khittah muhammadiyah

Khittah Denpasar

Kemuhammadiyahan.com. Akhir-akhir ini situasi politik nasional terasa memanas karena sudah memasuki tahun 2019, yang mana tanggal 17 April nanti akan dilaksanakan hajatan besar bangsa Indonesia yaitu pemilihan umum. Situasi tersebut berimbas ke semua bidang kehidupan bangsa Indonesia dan secara nyata membuat bangsa Indonesia terbelah secara mayoritas menjadi dua kubu yang saling berhadapan, kubu pendukung masing-masing calon presiden serta wakil presiden

Jika khittah ini disodorkan kepada semua pihak, maka mereka seharusnya menghargai sikap politik Muhammadiyah ini sebagai pendirian yang harus dihormati dan tidak diusik keberadaannya.

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam besar di tanah air ikut merasakan dampak dari tarik ulur dukung mendukung itu. Terasa sekali adanya singgungan, rayuan, ajakan bahkan desakan kepada elite Muhammadiyah untuk membawa gerbong organisasi ini salah satu calon presiden dan wakil presiden. Bahkan dari salah satu tokoh Muhammadiyah sendiri muncul sentilan akan “menjewer” PP Muhammadiyah saat ini yang dikomandani oleh Haedar Nasir jika tidak menentukan sikap dalam pemilu tahun ini.

Jika merunut sejarah perkembangan Muhammadiyah, maka sebetulnya jauh beberapa dekade yang lalu tepatnya dekade 60-an yaitu tahun 1969 dalam Tanwir Muhammadiyah di Ponorogo, untuk pertama kalinya Muhammadiyah merumuskan pendirian untuk bersikap tegas memilih tetap sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang tidak terjun ke dalam dunia politik praktis. Urusan politik praktis diserahkan sepenuhnya kepada partai politik.

Sikap tersebut diambil karena situasi perpolitikan nasional saat itu juga tak kalah panas dengan situasi politik saat ini terutama pada tahun-tahun sebelumnya yang puncaknya tahun 1965 saat terjadi kudeta G30S/PKI. Sebetulnya saat itu politik nasional sudah mereda, namun imbasnya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara begitu besar dengan terjadinya reformasi struktural kenegaraan yang fundamental yaitu terjadinya pergantian kepemimpinan nasional sampai penyederhanaan struktur kepartaian nasional.

Terakhir sikap Muhammadiyah tentang politik diputuskan dalam Khittah Denpasar tahun 2002 yang naskah komplitnya ada dibawah ini. Khittah ini menjadi khittah terakhir yang menegaskan posisi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya urusan politik. Jika khittah ini disodorkan kepada semua pihak, maka mereka seharusnya menghargai sikap politik Muhammadiyah ini sebagai pendirian yang harus dihormati dan tidak diusik keberadaannya.

Berikut kutipan lengkap Khittah Muhammadiyah Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tahun 2002 (Khittah Denpasar):

Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berpandangan bahwa agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi: aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah duniawiyah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. Dengan mengemban misi gerakan tersebut Muhamadiyah dapat mewujudkan atau mengaktualisasikan agama Islam menjadi rahmatan lil ‘alamin dalam kehidupan di muka bumi ini.


Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun.

Bahwa peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui dua strategi dan lapangan perjuangan. Pertama, melalui kegiatan-kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan/kenegaraan (real politics, politik praktis) sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik atau kekuatan-kekuatan politik formal di tingkat kelembagaan negara. Kedua, melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan politik tidak langsung (high politics) yang bersifat mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral (moral force) untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara sebagaimana dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan (interest groups).

Muhammadiyah berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan da’wah amar ma’ruf nahi munkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. Peran dalam kehidupan bangsa dan negara tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan taktis sesuai kepribadian, keyakinan dan cita-cita hidup, serta khittah perjuangannya sebagai acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan tanggungjawab dalam mewujudkan “Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur”.

Muhammadiyah senantiasa terpanggil untuk berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berdasarkan pada khittah perjuangan sebagai berikut:

1)    Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek ajaran Islam dalam urusan keduniawian yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama. Karena itu diperlukan sikap dan moral yang positif dari seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan politik untuk tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara.

2)    Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha-usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui perjuangan politik maupun memalui pengembangan masyarakat, pada dasarnya merupakan wahana yang mutlak diperlukan untuk membangun dimana nilai-nilai Illahiyah melandasi dan tumbuh subur bersamaan dengan tegakknya nilai-nilai kebersamaan, keadilan, perdamaian, ketertiban, keadaban untuk terwujudnya “Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur”

3)    Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani yang kuat sebagaimana tujuan muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan kenegaraan sebagai proses dan hasil dari fungsi politik pemerintahan akan ditempuh melalui pendekatan-pendekatan secara tepat dan bijaksana sesuai prinsip-prinsip perjuangan kelompok kepentingan yang efektif dalam kehidupan negara yang demokratis

4)    Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis dan berorientasi pada kekuasaan untuk dijalankan oleh partai-partai politik dan lembaga-lembaga formal kenegaraan dengan sebaik-baiknya menuju terciptanya sistem politik yang demokratis dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara. Dalam hal ini perjuangan politik yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik hendaknya benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat dan tegaknya nilai-nilai utama sebagaimana yang menjadi semangat dasar dan tujuan didirikannya NKRI yang diprolkamasikan tahun 1945

5)    Muhammadiyah senantiasa memainkan peran politiknya sebagai wujud dari da’wah amar ma’ruf nahi munkar dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban

6)    Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan pollitik dan menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban

7)    Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai dengan hati nurani masing-masing. Penggunaan hak pilih tersebut harus sesuai dengantangguang jawab sebagai warga negara yag dilaksanakan secara rasional dan kritis, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiayah, demi kemaslahatan bangsa dan negara

8)    Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab, akhlaq mulia, keteladanan, dan perdamaian. Aktifitas politik tersebut harus sejalan dengan upaya memperjuangkan misi persyarikatan dalam melaksanakan da’wah amar ma’ruf nahi munkar.

9)    Muhammadiyah senantiasa bekerjasama dengan pihak atau golongan mana pun berdasarkan prinsip kebajikan dan kemaslahatan, menjauhi kemudharatan, dan bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, maju, demokratis dan berkeadaban

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *