khittah ponorogo

Khittah Ponorogo : Khittah Muhammadiyah Pertama Tentang Politik

Kemuhammadiyahan.com. Setelah dekade-dekade sebelumnya, 20-50 an masih mencari bentuk berbagai landasan ideologisnya, pada dekade 60-an tepatnya tahun1969 Muhammadiyah menghasilkan produk yang memuat tentang politik.

Ya, dalam sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo lahirlah Khittah Perjuangan Muhammadiyah tahun 1969 singkatnya disebut “Khittah Ponorogo”. Khittah ini lahir sebagai amanah dari Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta.

Khittah Ponorogo merupakan penegasan peran Muhammadiyah dalam dakwah amar ma’ruf nahi mungkar yang dilakukan melalui jalur politik. Matan (teks) Khittah Ponorogo dibagi menjadi dua bagian yaitu program dasar perjuangan dan pola dasar perjuangan yaitu :

Pola Dasar Perjuangan

  1. Muhammadiyah berjuangan untuk mencapai atau mewujudkan suatu cita-cita dan keyakinan hidup yang bersumber dari ajaran Islam.
  2. Dakwah Islam amar ma’ruf nahi mungkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya sebagaimana yang dituntunkan oleh Rosululloh SAW adalah satu-satunya jalan untuk mencapai cita-cita dan keyakinan hidup.
  3. Dakwah Islam amar ma’ruf nahi mungkar seperti yang dimaksud harus dilakukan melalui dua saluran/bidang secara simultan yaitu :
    1. a. Saluran politik kenegaraan (politik praktis)
    2. b. Saluran Masyarakat
  4. Untuk melakukan perjuangan dakwah Islam dan amar ma’ruf nahi mungkar seperti yang dimaksud di atas dibuat alatnya masing-masing yang berupa organisasi.
    1. a. Untuk saluran/bidang politik kenegaraan (politik praktis) dengan organisasi politik (partai)
    2. b. Untuk saluran/bidang masyarakat dengan organisasi non partai
  5. Muhammadiyah sebagai organisasi memilih dan menempatkan diri sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma’ruf nahi mungkar dalam bidang masyarakat. Sedang untuk alat perjuangan dalam bidang politik kenegaraan (politik praktis), Muhammadiyah membentuk satu partai politik diluar organisasi Muhammadiyah.
  6. Muhammadiyah harus menyadari bahwa partai tersebut adalah merupakan obyek dan wajib membinanya.
  7. Antara Muhammadiyah dan partai tidak ada hubungan organisatoris, tetapi tetap mempunyai hubungan ideologis
  8. Masing-masing berdiri dan berjalan sendiri-sendiri menurut caranya sendiri-sendiri, tetapi dengan saling pengertian dan menuju tujuan yang satu.
  9. Pada prinsipnya tidak dibenarkan adanya perangkapan jabatan, terutama jabatan pimpinan antara keduanya demi tertibnya pembagian pekerjaan (spesialisasi).

Program Dasar Perjuangan

Dengan dakwah amar ma’ruf nahi mungkar dengan arti dan proporsi yang sebenarnya, Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis konsepsional, secara operasional dan secara kongkrit bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjadi masyarakat yang adil, makmur, sejahtera bahagia materiil dan spirituil yang diridhoi Alloh SWT.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *